investasi dan hutang luar negri

Standar

INVESTASI

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UU No. 1/Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Namun dalam hal ini, Indonesia menghadapi tantangan dalam menggairahkan iklim investasinya baik secara internal di dalam negeri maupun eksternal dari negara lain. Di dalam negeri, tantangan itu antara lain masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian yang berupa barang-barang publik. Sementara keuangan pemerintah justru harus dikelola lebih efisien. Kalangan swasta biasanya enggan untuk menanam modal bagi penyediaan barang publik. Tantangan lain adalah rendahnya produktivitas pekerja dan efisiensi produksi, kelangkaan tenaga kerja terampil, serta kurang terjaminnya kepastian hukum bagi investor, khususnya investor asing. Tantangan eksternalnya antara lain berupa persaingan iklim investasi dengan beberapa negara di kawsan Asia-Pasifik, terutama Cina, Vietnam, Thailand, dan India.

Berdampingan dengan tantangan tersebut, tentu saja terdapat berbagai peluang. Peluang tersebut misalnya kemantapan situasi politik di  tanah air, perkembangan mengesankan dalam kualitas sumberdaya manusia, keterbukaan perekonomian kita, serta keberhasilan pembangunan selama ini yang tentu saja merupakan kredibilitas tersendiri.

PEMBENTUKAN MODAL DOMESTIK BRUTO

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu, ada tiga macam cara yang bisa dilakukan. Pertama, dengan menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni melihat sumbangan dan perkembangan variabel I dalam identitas pendapatan nasional Y = C + I + G + X-M. Data I merupakan data keseluruhan investasi domestik secara bruto, baik investasi oleh swasta (PMDN dan PMA) maupun oleh pemerintah. Cara kedua ialah dengan mengamati data-data PMDN dan PMA. Berarti kita hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia usaha swasta saja. Cara ketiga ialah dengan menelaah pekembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan.

PERKEMBANGAN ARUS MODAL INTERNASIONAL

Modal asing diperlukan selain untuk meningkatkan investasi (capital formation) di dalam negeri, selama tidak memberi suatu dampak negatif terhadap pembentukan / pertumbuhan tabungan domestik, juga untuk membiayai defisit transaksi berjalan (impor) atau menutupi kekurangan cadangan devisa.

Hasil laporan IMF tahun 1998 mengenai arus modal masuk neto menunjukkan bahwa selama periode 1994 – 1998 arus modal neto (modal masuk dikurangi modal keluar) total (dunia) meningkat dari sekitar 160,5 miliar dollar AS pada tahun 1994 menjadi 122 miliar dollar AS pada tahun 1998 dan diperkirakan akan bertambah menjadi 196,4 miliar dollar AS pada tahun 1999. kenaikan ini disebabkan terutama oleh peningkatan arus modal dalam bentuk investasi langsung (PMA), sedangkan investasi tidak langsung (portfolio investment) mengalami penurunan.

Secara absolut, arus modal masuk resmi (G to G loans dan aid) memang terus mengalami pengingkatan selama periode 1970-an, tetapi laju pertumbuhan arus modal masuk yang berasal dari sektor swasta, terutama dalam bentuk kredit dari bank-bank di negara-negara industri maju (OECD), lebih pesat. Laju pertumbuhan yang berbeda ini dapat dilihat dari lebih tingginya rasio modal asing swasta dibanding modal asing pemerintah terhadap PNB.

Laporan bank dunia tahun 1997 menunjukkan bahwa derajat global financial integration Indonesia pada dekade 1990-an (sebelum krisis ekonomi) jauh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Perubahan derajat ini terutama disebabkan oleh sejumlah paket deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sektor keuangan sejak pertengahan dekade 1980-an dan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, yang semuanya ini merupakan pull faktor yang penting bagi investor-investor dan bank-bank asing untuk menanam uang mereka di Indonesia.

Akan tetapi, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik dan sosial serta ketidakstabilan hukum, terjadi arus modal keluar (capital flight). Misalnya, pada tahun 1999 arus modal swasta dan investasi asing langsung (PMA) yang keluar lebih besar daripada arus yang masuk.

KETIMPANGAN INVESTASI

Situasi penanaman modal di tanah air, sebagaimana halnya keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, tak luput dari gejala ketidakmerataan. Ketimpangan investasi terjadi secara sektoral dan secara regional. Secara sektoral, sebagian besar modal yang ditanam baik modal dalam negeri maupun modal asing tertumpuk di sektor industri pengolahan. Ketimpangan sektoral investasi tak pelak merupakan salah satu sumber ketimpangan pertumbuhan antarsektor. Secara regional, baik investasi domestik maupun investasi asing menumpuk di kawasan tengah Indonesia.

KESENJANGAN REALISASI INVESTASI

Masalah yang timbul dalam percaturan investasi swasta di tanah air bukan semata-mata persoalan ketimpangan sektoral maupun regional. Akan tetapi juga masalah kesenjangan antara rencana yang disetujui dengan realisasi investasinya. Banyak faktor bisa dikemukakan untuk menjelaskan sebab-sebab rendahnya tingkat realisasi investasi swasta. Sebagian bersifat subjektif-internal, artinya berkaitan dengan situasi perekonomian di dalam negeri Indonesia sendiri, termasuk keadaan si calon investor. Sebagian lagi bersifat objektif-eksternal, yakni bertalian dengan konstelasi perekonomian internasional atau dunia pada umumnya.

KEBIJAKSANAAN INVESTASI

Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, rezim orde baru menerbitkan  dua undang-undang berkenaan dengan investasi, yaitu Undang – Undang No. 1 /Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang – Undang No. 6 /Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pemerintah sengaja lebih dahulu membuat UU tentang modal asing dengan persyaratan yang amat ringan mengingat pada saat itu investasi diperlukan sekali untuk membantu memulihkan perekonomian dalam negeri yang porak-poranda. Dalam UU No. 1 /Tahun 1967 antara lain ditetapkan:

  1. Penanam modal dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan selama lima tahun.
  2. Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing dan kalaupun dinasionalisasi akan diganti rugi.
  3. Masa operasional PMA adalah 30 tahun dengan perpanjangannya tergantung pada hasil perundingan ulang.
  4. Keleluasaan bagi penanam modal asing untuk membawa serta atau memilih personil manajemennya dan untuk menggunakan tenaga ahli asing bagi pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia.
  5. Kebebasan untuk mentransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing).
  6. Sektor-sektor atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi modal asing, yaitu pekerjaan umum (seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik), media massa, pengangkutan, prasarana serta segala industri yang berhubungan dengan kegiatan produksi untuk keperluan pertahanan negara.

DEREGULASI INVESTASI

Peraturan pemerintah No. 17/Tahun 1992 mengatur antara lain:

  1. Investasi asing dapat mendirikan perusahaan patungan dengan ketentuan modal minimal US$ 1 juta dan 20% sahamnya dimiliki oleh mitra Indonesia. Tapi dalam 20 tahun setelah berproduksi pangsa modal Indonesia harus ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51%.
  2. Pembukaan kesempatan penanam modal asing 100% bersyarat. Adapun syaratnya ialah modal minimal US$ 50 juta dan berlokasi di kawasan timur Indonesia, Bengkulu atau Jambi, atau berlokasi di kawasan berikat dengan hasil produksi seluruhnya untuk ekspor.

Peraturan pemerintah No. 20/Tahun 1994 memperlunak lagi ketentuan tentang penanaman modal asing 100%. Empat hal mengenai PMA 100% di atur ulang disitu: perihal permodalan, lokasi usaha, kegiatan usaha, dan izin usaha.

  • Besarnya modal investasi diserahkan sepenuhnya kepada investor yang bersangkutan.
  • PMA 100% leluasa untuk menjalankan usaha di mana saja di seluruh Indonesia.
  • PMA patungan (maksudnya bukan PMA langsung 100%) diizinkan memasuki kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
  • Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA diberi izin usaha selama 30 tahun sejak produksi komersial.

Demikianlah dinamika kebijaksanaan investasi di Indonesia. Apabila diperhatikan dengan seksama, terkesan pemerintah berada di persimpangan jalan yang sulit. Peraturan-peraturan begitu mudah dan cepat berganti. Dapat dipastikan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam bidang penanam modal masih akan berluncuran.

MANFAAT ARUS MODAL INTERNASIONAL

Seperti halnya perdagangan internasional, arus modal/investasi internasional juga mempunyai manfaat bagi pengekspor maupun pengimpor modal. Dengan adanya mobilisasi modal antarnegara.

Bagi pengimpor modal :

Proyek invetasi dengan hasil (return on investment) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan dana, pertumbuhan output (PDB), kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi, pengetahuan manajemen, dan lain-lain.

Bagi pengekspor modal :

Proyek investasi dengan hasil rendah di negara yang memiliki dana berlimpah dapat terus dilaksanakan.

UTANG LUAR NEGERI

LATAR BELAKANG

Sebelum 1970-an ULN NSB relatif kecil dan utang resmi yang bersumber dari pemerintah negara asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, bank dunia, dan bank-bank pembangunan). Mulai akhir 70-an, bank-bank swasta internasional mulai berperan dalam pinjaman internasional dengan memutar surplus “petrodollar” negara-negara OPEC. Pada tahun-tahun terakhir ini, biaya yang harus dibayar NSB lebih besar daripada manfaatnya. Angsuran utang terdiri dari pembayaran amortisasi (pembayaran utang pokok) dan bunganya yang menumpuk.

Masalah serius muncul ketika (1) akumulasi utang menjadi besar, (2) sifat dan syarat berubah, dari utang resmi berbunga rendah dan baku dengan masa pengembalian lama menjadi utang komersial swasta berbunga tinggi dan mengambang dengan masa pengembalian yang ketat maka tingkat bunganya meningkat, (3) pendapatan ekspor merosot akibat anjloknya harga komoditi dan melemahnya “term of tradenya”, (4) terjadi resesi global, (5) kepercayaan kreditor terhadap kemampuan membayar kembali NSB berkurang, dan (6) penduduk domestik melarikan dananya ke luar negeri. Krisis utang di NSB benar-benar bersifat involutif (makin lama makin rumit). NSB yang terlilit utang menghadapi transfer dasarnya yang makin lama makin merosot, sehingga cadangan moneternya terkikis dan prospek pembangunannya makin suram.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

Salah satu komponen penting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LCDs adalah hutang luar negeri (ULN). Isu ini juga menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini, sejak krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997 lalu yang nyaris membuat Indonesia bangkrut secara financial karena jumlah ULN-nya (terutama dari sektor swasta) yang sangat besar, ditambah lagi dengan ketidakmampuan sebagian besar dari perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk membayar kembali ULN mereka.

Sejak krisis ULN dunia yang terjadi pada awal dekade 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak LDCs tidak semakin baik. Banyak LDCs semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas desakan dari bank dunia dan IMF, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama.

Tingginya ULN dari banyak LDCs disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, yaitu defisit transaksi berjalan, kebutuhan dana untuk investasi melebihi jumlah dana yang tersedia di dalam negeri karena tabungan domestik rendah (investment-saving gap), tingkat inflasi yang tinggi, dan structural inefficiencies di dalam perekonomian mereka.

Dari faktor-faktor tersebut, defisit transaksi berjalan sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN LDCs. Besarnya defisit transaksi berjalan melebihi surplus saldo neraca modal (kalau saldonya memang positif) membuat BOP defisit dan berarti juga cadangan devisa berkurang. Apabila saldo transaksi berjalan setiap tahun negatif, maka cadangan devisa dengan sendirinya akan habis jika tidak ada sumber-sumber lain.

PERKEMBANGAN UTANG LUAR NEGERI INDONESIA

Dalam kasus Indonesia,perkembangan ULN-nya menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara peningkatan atau laju pertumbuhan PDB riil dan peningkatan jumlah BLN atau ULN atau antara peningkatan pendapatan rata-rata per kapita dan peningkatan jumlah ULN (growth with indebtedness). Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata per tahun sejak akhir tahun 1970 selalu positif dan tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus setiap tahun. Seharusnya, korelasinya negatif (growth with prosperity). Hal ini mencerminkan bahwa walaupun Indonesia sudah lebih maju dibanding banyak LDCs lain, terutama negara-negara di Afrika Tengah, ketergantungan ekonominya terhadap BLN/ULN tidak jauh berbeda dengan negara-negara tersebut.

ULN Indonesia terdiri atas utang jangka panjang pemerintah dan utang jangka panjang swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah, utang jangka pendek, dan kredit dari IMF. Proporsi pinjaman dari IMF di dalam total ULN Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar sejak krisis ekonomi melanda Indonesia.

Dibanding negara-negara ASEAN lainnya, data realisasi tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengutang terbesar dengan jumlah US$ 138 miliar. Negara kedua dalam jumlah ULN yang besar adalah Thailand dengan jumlah US% 77,4 miliar.

Jumlah ULN Beberapa Negara Anggota ASEAN, 2000 (dalam miliar dollar AS)

Negara Jumlah ULN
Indonesia 138
Thailand 77,4
Filipina 48,6
Malaysia 42,1
Myanmar 5
Kamboja 0
Brunei 1

Sumber : IBI (2001)

ULN juga dapat dibagi antara pinjaman dengan tingkat suku bunga rendah atau / dan persyaratan lunak, umum disebut concessional debt (CD), dan pinjaman dengan suku bunga tinggi. Biasanya utang lunak ini diberikan kepada negara-negara berpendapatan rendah (miskin) yang kebanyakan di Afrika Tengah dan Asia Selatan. Alasannya, negara-negara tersebut secara financial belum mampu membayar biaya pinjaman yang tinggi karena fundamental ekonominya masih belum kuat.

Hal lain yang menarik untuk dianalisis adalah tingkat ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap ULN. ULN merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Tahun 1982 utang pemerintah hampir mencapai 2.000 miliar rupiah dan pada saat krisis mencapai klimaksnya, nilai ULN pemerintah meningkat sangat besar, mencapai 44.000 miliar rupaih lebih.

Dilihat dari penggunaan ULN menurut sektor, pada tahun 2000 jasa keuangan dan leasing merupakan sektor yang paling besar menyerap utang, yaitu sebesar US% 31,6 miliar atau 22,9% dari total ULN Indonesia. Selanjutnya adalah sektor industri manufaktur sebesar US$ 31,3 miliar (22,7%) dan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar US$ 14,5 miliar (10,5%).

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan (solvabilitas) suatu negara membayar cicilan ULN dan bunganya adalah rasio antara jumlah cicilan dan bunga terhadap ekspor atau disebut debt service ratio (DSR). Alasan utama rasio ini umum digunakan adalah karena kewajiban pelunasan pembayaran utang beserta bunganya dibayar dalam bentuk devisa dan hasil ekspor juga dalam devisa, misalnya dollar AS.

Dengan perkataan lain, dari hasil ekspor tahun 2000 misalnya, berapa persen yang harus dipakai untuk membayar cicilan ULN dan bunganya pada tahun yang sama. Walaupun masih sering diperdebatkan, namun sebagai suatu kesepakatan umum, 20% dianggap batas bahaya. Jadi, jika DSR diatas 20% berarti negara bersangkutan mengalami permasalahan ULN yang serius. Artinya, dari setiap 100 dollar AS hasil ekspor, hanya 80 dollar AS masuk ke kas negara yang dapat digunakan untuk kebutuhan lain, sedangkan 20 dollar AS untuk bayar cicilan utang dan bunganya.

UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN

Salah satu tindakan yang sangat diperlukan tetapi enggan dilaksanakan negara-negara yang mengalami masalah serius mengenai menumpuknya utang adalah perundingan ulang dengan bank-bank swasta internasional untuk mendapat perpanjangan pembayaran utang pokok, dan bunganya atau mendapat tambahan keuangan yang persyaratannya lebih ringan. Biasanya negara-negara peminjam harus menghadapi IMF sebelum konsorsium bank menyetujui tambahan dana atau menangguhkan jadwal pinjaman IMF secara kondisional akan “mengobati” terlebih dahulu dengan “kebijakan stabilisasi” sebelum menyetujui peminjam melakukan perundingan dengan konsorsium bank pemberi pinjaman. Program stabilisasi IMF berisi:

  1. penghapusan atau liberalisasi pengendalian nilai tukar mata uang asing dan impor.
  2. mendevaluasi nilai tukar (kurs) resmi.
  3. dengan keras melakukan program antiinflasi di dalam negeri, termasuk (1) mengawasi kredit bank dengan menaikkan tingkat bunga dan cadangan wajib, (2) mengendalikan defisit keuangan pemerintah melalui pengekangan pengeluaran, (3) menghilangkan berbagai bentuk pengawasan harga, dan (4) mengendalikan kenaikan upah.
  4. lebih mempermudah masuknya investasi luar negeri dan membuka perekonomian bagi perdagangan internasional.
About these ads

One response »

  1. Ping-balik: NERACA PEMBAYARAN – PEREKONOMIAN INDONESIA « Candygloria's Blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s